ISD BAB 2
1.jelaskan pyramid penduduk muda,tua dan stasioner
Jawab :
Jenis-Jenis Piramida Penduduk
Jenis-jenis
piramida penduduk dibedakan menjadi 3, yaitu piramida penduduk muda
(ekspansive), piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua (konstruktif).
a. Piramida Penduduk Muda (Expansive)
Suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Piramida ini dicirikan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda.
Contohnya adalah negara-negara yang sedang berkembang, misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India.
b. Piramida Penduduk Stasioner
Suatu wilayah memiliki angka kelahiran dan angka kematian yang sama-sama rendah (seimbang). Contohnya adalah negara-negara Eropa Barat.
c. Piramida Penduduk Tua (Constructive)
Suatu wilayah memiliki angka kelahiran yang menurun dengan cepat dan tingkat kematian yang rendah. Piramida ini juga dicirikan dengan jumlah kelompok umur muda lebih sedikit dibanding kelompok umur tua. Contohnya adalah negara-negara yang sudah maju, misalnya Amerika Serikat.
a. Piramida Penduduk Muda (Expansive)
Suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Piramida ini dicirikan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda.
Contohnya adalah negara-negara yang sedang berkembang, misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India.
b. Piramida Penduduk Stasioner
Suatu wilayah memiliki angka kelahiran dan angka kematian yang sama-sama rendah (seimbang). Contohnya adalah negara-negara Eropa Barat.
c. Piramida Penduduk Tua (Constructive)
Suatu wilayah memiliki angka kelahiran yang menurun dengan cepat dan tingkat kematian yang rendah. Piramida ini juga dicirikan dengan jumlah kelompok umur muda lebih sedikit dibanding kelompok umur tua. Contohnya adalah negara-negara yang sudah maju, misalnya Amerika Serikat.
study kasus :
Indonesia merupakan
negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Data tentang jumlah
penduduk dapat diketahui dari hasil Sensus Penduduk (SP). Sensus penduduk yang
telah dilakukan selama ini adalah SP 1930, SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990,
SP 2000, dan yang saat ini sedang berlangsung Sensus Penduduk 2010. Untuk
memenuhi kebutuhan data antara dua sensus, Badan Pusat Statistik melaksanakan
Survey Penduduk Antar Sensus (Supas) tiap-tiap tahun yang akhiran dengan angka
lima, kecuali Supas 1976. Selama ini telah dilaksanakan Supas 1985, Supas 1995
dan yang terakhir adalah Supas 2005 dan terjadi perhitungan sensus secara
manual tanpa ada bantuan teknologi sedikit pun. di salah satu provinsi
terpencil, seperti papua nugini(daerah yang masih sedikit terpelosok).
sumber : http://robir08.student.ipb.ac.id/2010/06/19/studi-kasus-di-desa-situdaun-tenjolaya-kab-bogor/
berikan opini : Dengan terjadinya kepadatan penduduk pemerintah melakukan sensus penduduk ke daerah yg padat,diharapkan dapat menyelesaikan masalah yg sedang dialami sehingga masyarakat makmur terjamin
2.PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK ?
Jawab :
Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak.
Kepadatan ppenduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata ppenduduk pada setiap Km2 pada suatu wilayah negara.
Faktor-faktor yang memppengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:
1. Faktor Fisiografis
2. Faktor Biologis
3. Faktor Kebudayaan dan Teknologi
Kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1.Kepadatan penduduk aritmatik sangat mudah dalam perhitungannya. Data kepadatan penduduk aritmatik sangat bermanfaat. Contohnya adalah dengan diketahui tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dapat digunakan untuk perencanaan penyediaan fasilitas sosial. Jika pada suatu daerah memiliki kepadatan penduduk aritmatik yang rendah, maka penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dapat digabung dengan daerah yang berdekatan.
2. Kepadatan penduduk Indonesia antara pulau yang satu dan pulau yang lain tidak seimbang. Selain itu, kepadatan penduduk antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain juga tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura. Padahal, luas wilayah pulau Jawa dan Madura hanya sebagian kecil dari luas wilayah negara Indonesia. Akibatnya, pulau Jawa dan Madura memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah-daerah lain tingkat penduduknya rendah. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnya di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.
Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampau, dapat berakibat pada terjadinya tekanan=tekanan penduduk. Jadi, meskipun di Jawa daya dukung lingkungannya tinggi, namun juga perlu diingat batas kemampuan wilayah ter sebut dalam mendukung kehidupan.
Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak.
Kepadatan ppenduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata ppenduduk pada setiap Km2 pada suatu wilayah negara.
Faktor-faktor yang memppengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:
1. Faktor Fisiografis
2. Faktor Biologis
3. Faktor Kebudayaan dan Teknologi
Kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1.Kepadatan penduduk aritmatik sangat mudah dalam perhitungannya. Data kepadatan penduduk aritmatik sangat bermanfaat. Contohnya adalah dengan diketahui tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dapat digunakan untuk perencanaan penyediaan fasilitas sosial. Jika pada suatu daerah memiliki kepadatan penduduk aritmatik yang rendah, maka penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dapat digabung dengan daerah yang berdekatan.
2. Kepadatan penduduk Indonesia antara pulau yang satu dan pulau yang lain tidak seimbang. Selain itu, kepadatan penduduk antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain juga tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura. Padahal, luas wilayah pulau Jawa dan Madura hanya sebagian kecil dari luas wilayah negara Indonesia. Akibatnya, pulau Jawa dan Madura memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah-daerah lain tingkat penduduknya rendah. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnya di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.
Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampau, dapat berakibat pada terjadinya tekanan=tekanan penduduk. Jadi, meskipun di Jawa daya dukung lingkungannya tinggi, namun juga perlu diingat batas kemampuan wilayah ter sebut dalam mendukung kehidupan.
sumber : http://kepadatan2000av.blogspot.com/
study kasus : sensus penduduk DKI jakarta
Jumlah penduduk DKI Jakarta akan dibatasi hingga 12 juta jiwa pada tahun
2030. Hal ini dilakukan agar berbagai masalah sosial tidak muncul pada kemudian
hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus
bekerja keras. Pasalnya, berdasarkan sensus penduduk 2010 oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) DKI, jumlah penduduk di Ibu Kota mencapai 9,58 juta jiwa.
Dengan demikian, selama 20 tahun ke depan, Pemprov DKI harus menekan laju pertambahan penduduk sebesar 2,42 juta jiwa atau 121.000 jiwa per tahun. Pada sensus penduduk bulan Mei lalu, laju pertambahan penduduk DKI mencapai 1,40 persen atau kira-kira 135.000 jiwa per tahun.
Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman, Margani Mustar, mengatakan, pembatasan jumlah penduduk tersebut telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) DKI 2010-2030. Langkah ini akan dilaksanakan melalui tiga program, yakni Operasi Yustisi Kependudukan, Transmigrasi, dan Keluarga Berencana (KB).
“Ketiga program ini akan kami optimalkan selama 20 tahun ke depan. Hal ini penting dilakukan karena pemicu terjadinya masalah lingkungan dan sosial adalah kepadatan penduduk,” kata Margani di Balai Kota DKI, Rabu (29/9/2010).
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Deded Sukendar optimistis dapat mewujudkan pengendalian jumlah penduduk pada 2030. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan. Pada 2008, pihaknya telah mengirim 75 kepala keluarga (KK) ke luar Jawa. Jumlah ini bertambah menjadi 125 KK pada 2009 dan diprediksi meningkat lagi pada tahun ini menjadi 225 KK.
Tahun depan, kata Deded, jumlah penduduk DKI yang bertransmigrasi akan mencapai 500 KK. “Tahun 2030, (pembatasan penduduk) itu mungkin terealisasi. Dalam mengatasi pengangguran, Transmigrasi sangat efektif. Banyak sekali transmigrasi dari Jakarta berjalan baik. Transmigran dari DKI itu bukan untuk bertani, melainkan untuk pelayanan bidang jasa, seperti berdagang dan wirausaha,” papar Deded kepada Kompas.com, Rabu sore.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Tuty Muliaty mengatakan, salah satu langkah untuk menekan tingkat kelahiran penduduk yang efektif dan efisien adalah melalui program KB.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No.162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di seluruh wilayah DKI Jakarta. BPMPKB DKI juga akan memberikan pelayanan gratis terkait perencanaan kelahiran atau KB, khususnya kepada pasangan usia subur (PUS) usia 14 tahun hingga 49 tahun atau masih menstruasi.
sumber : http://www.docstoc.com/docs/6600961/Piramida-Penduduk
Dengan demikian, selama 20 tahun ke depan, Pemprov DKI harus menekan laju pertambahan penduduk sebesar 2,42 juta jiwa atau 121.000 jiwa per tahun. Pada sensus penduduk bulan Mei lalu, laju pertambahan penduduk DKI mencapai 1,40 persen atau kira-kira 135.000 jiwa per tahun.
Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman, Margani Mustar, mengatakan, pembatasan jumlah penduduk tersebut telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) DKI 2010-2030. Langkah ini akan dilaksanakan melalui tiga program, yakni Operasi Yustisi Kependudukan, Transmigrasi, dan Keluarga Berencana (KB).
“Ketiga program ini akan kami optimalkan selama 20 tahun ke depan. Hal ini penting dilakukan karena pemicu terjadinya masalah lingkungan dan sosial adalah kepadatan penduduk,” kata Margani di Balai Kota DKI, Rabu (29/9/2010).
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Deded Sukendar optimistis dapat mewujudkan pengendalian jumlah penduduk pada 2030. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan. Pada 2008, pihaknya telah mengirim 75 kepala keluarga (KK) ke luar Jawa. Jumlah ini bertambah menjadi 125 KK pada 2009 dan diprediksi meningkat lagi pada tahun ini menjadi 225 KK.
Tahun depan, kata Deded, jumlah penduduk DKI yang bertransmigrasi akan mencapai 500 KK. “Tahun 2030, (pembatasan penduduk) itu mungkin terealisasi. Dalam mengatasi pengangguran, Transmigrasi sangat efektif. Banyak sekali transmigrasi dari Jakarta berjalan baik. Transmigran dari DKI itu bukan untuk bertani, melainkan untuk pelayanan bidang jasa, seperti berdagang dan wirausaha,” papar Deded kepada Kompas.com, Rabu sore.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Tuty Muliaty mengatakan, salah satu langkah untuk menekan tingkat kelahiran penduduk yang efektif dan efisien adalah melalui program KB.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No.162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di seluruh wilayah DKI Jakarta. BPMPKB DKI juga akan memberikan pelayanan gratis terkait perencanaan kelahiran atau KB, khususnya kepada pasangan usia subur (PUS) usia 14 tahun hingga 49 tahun atau masih menstruasi.
sumber : http://www.docstoc.com/docs/6600961/Piramida-Penduduk
Berikan opini :
Semakin kota jakarta makin terus dibanjiri penduduk yaitu sehingga diadakan seleksi transmigrasi,serta meningkatnya tingkat kelahiran.
Namun untuk mengatasi masalah itu dengan mengadakan program KB pada pasangan usia produktif
3.jelaskan pengertian
rasio ketergantungan
Sumber:
http://www.datastatisntik-indonesia.com/content/view/212/212/1/4/
Penduduk
muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum
produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang
lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga
dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia
15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas
dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung
pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan
semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.
Definisi
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.
- Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.
- Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun.
Kegunaan
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Cara
Menghitung
Rasio Ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Rasio Ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Rumus
Dimana
RKTotal
= Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda dan Tua
RKMuda =
Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda
RKTua =
Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Tua
P(0-14)
= Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)
P(65+) =
Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)
P(15-64)
= Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)
Contoh
Untuk
memudahkan pemahaman tentang perhitungan Rasio Ketergantungan (Dependency
Ratio), di bawah ini diberikan contoh perhitungan dengan menggunakan data
SP 2000 (lihat Tabel 1). Langkah pertama adalah menghitung jumlah penduduk yang
dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok umur muda (0-14 tahun), kelompuk usia
kerja 15-64 tahun (umur produktif) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas).
Tabel
1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur
Tua, Tahun 2000
Kel. Umur
|
Jumlah Penduduk
|
0-14
|
63 206 000
|
15-64
|
13 3057 000
|
65+
|
9 580 000
|
Setelah
jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun), umur produktif (15-64 tahun)
dan umur tua (65 tahun ke atas) diperoleh. Selanjutnya dapat dihitung rasio
ketergantungan (dependency ratio, dengan hasil seperti yang disajikan
pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2
Rasio Ketergantungan Muda, Tua, dan Total Tahun 2000
Keterangan
|
Rasio Ketergantungan
|
RKTot
|
54,7
|
RKMuda
|
47,0
|
RKTua
|
7,2
|
Interpretasi
Dari contoh
perhitungan di atas, rasio ketergantungan total adalah sebesar 54,7 persen,
artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai
tanggunagn sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif
lagi. Rasio sebesar 54.7 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan
penduduk muda sebesar 47,0 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua
sebesar 7,2 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2000 penduduk
usia kerja di Indonesia masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang
proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk
tua.Rasio ketergantungan ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan keadaan
pada saat sensus 1971. Pada tahun 1971 rasio ketergantungan total adalah
sebesar 86 per 100 penduduk usia kerja, dan kemudian menurun secara pasti
sampai tahun 2000. Penurunan ini terjadi terutama karena penurunan tingkat
kelahiran sebagai dampak dari keberhasilan program keluarga berencana selama 30
tahun terakhir.
Studi kasus
:
Studi Kasus : Untuku memudahkan pemahaman tentang perhitungan Rasio
Ketergantungan (Dependency Ratio), di bawah ini diberikan contoh perhitungan
dengan menggunakan data SP 2000 (lihat Tabel 1). Langkah pertama adalah
menghitung jmlah penduduk yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok umur
muda (0-14 tahun), kelompuk usia kerja 15-64 tahun (umur produktif) dan
kelompok umur tua (65 tahun ke atas).
Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan
Umur Tua, Tahun 2000
Kel. Umur Jumlah Penduduk
0-14 63 206 000
15-64 13 3057 000
65+ 9 580 000
Setelah jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun), umur produktif
(15-64 tahun) dan umur tua (65 tahun ke atas) diperoleh. Selanjutnya dapat
dihitung rasio ketergantungan (dependency ratio, dengan hasil seperti yang
disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2 Rasio Ketergantungan Muda, Tua, dan Total Tahun 2000
Keterangan Rasio Ketergantungan
RKTot 54,7
RKMuda 47,0
RKTua 7,2
Berikan opini :
dengan menggunakan program rasio ketergantungan (dependency ration) jumlah penduduk lebih teratasi,sehingga diharapkan tidak terjadi kepadatan penduduk terutama di kota-kota besar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar